Penetapan & Penegasan Batas Negara

Buku ini secara sederhana terkandung maksud untuk memberikan gambaran secara spesifik tentang proses penetapan dan penegasan perbatasan darat antara Indonesia dengan Malaysia di Pulau Kalimantan; demikian juga dengan Papua Nugini di pulau Papua dan dengan RDTL di Pulau Timor. Demikian juga dengan batas di laut. Sebab dan ternyata salah satu yang perlu mendapat perhatian pada masalah penegasan perbatasan antar negara kita adalah pada upaya penyelesaian masalah penegasan perbatasan tersebut sejak 40 tahun yang lalu, belum ada satupun yang sudah selesai.

Sebagaimana diketahui, Indonesia mempunyai masalah perbatasan  dengan sepuluh negara tetangga yang mayoritasnya tentu dengan sesama negara anggota ASEAN itu juga. Perbatasan darat misalnya, dengan Malaysia kita mempunyai batas darat sepanjang 2004 km mulai dari Tanjung Datu di Kalimantan Barat sampai Pulau Sebatik di Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara di Pulau Kalimantan, sampai saat ini masih ada sepuluh masalah utama yang belum terselesaikan. Dengan Papua Nugini di Papua, terdapat perbatasan sepanjang 820 km, juga belum selesai; dengan Timor Leste terdapat sepanjang 300 km, juga belum selesai.

Rp105,000.00

Description

  • Penetapan & Penegasan Batas Negara
  • Jumlah halaman-359  halaman
  • ISBN-978-602-1062-54-8
  • Cetakan Ke-2

Secara geografis  Indonesia merupakan Negara Kepulauan terbesar di dunia yang poros maritimnya menghubungkan dua benua (Asia-Australia) dan dua samudra  ( Hindia dan Pasifik) jaringan jantung perdagangan di belahan dunia timur.  Di Laut wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI berbatasan dengan 10 (sepuluh) negara  sahabat yaitu  India, Thailand, Vietnam, Malaysia, Singapura, Filipina, Kepulauan Palau, Papua Nugini, Australia dan Timor Leste dan di Darat berbatasan dengan 3 (tiga) Negara yaitu ; Malaysia, Papua Nugini dan RDTL. Selain itu terdapat 92 (sembilan puluh dua) buah pulau kecil terluar yang merupakan halaman Negara dan tiga belas diantaranya membutuhkan perhatian khusus.

Wilayah perbatasan memiliki nilai strategis baik sebagai kedaulatan, sebagai pangkal pertahanan, sebagai halaman depan kebanggaan juga sebagai titik dasar dalam penetapan garis batas wilayah territorial,  Zona Ekonomi Eksklusif dan Landas Kontinen Indonesia. Sebagai halaman depan bangsa ia sekaligus jadi pusat interaksi perekonomian, sosial budaya dengan negara tetangga dalam suatu masyarakat Asean dan Dunia.  Karena itu tidak diragukan lagi Garis Batas Negara mempunyai arti penting dalam pembangunan kedaulatan negara. Kita Perlu Tahu Bagaimana Batas Di Penegasan kan.

Penetapan dan Penegasan Batas

Wilayah perbatasan merupakan wilayah terdepan dari kedaulatan negara kita dan mempunyai peranan penting dalam memelihara  kebersaman, pemanfaatan sumberdaya, kepastian hukum bagi penyelenggaraan aktivitas dan kegiatan masyarakat serta untuk menjaga keamanan dan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Pembangunan wilayah perbatasan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari pembangunan nasional hakekatnya mempunyai nilai strategis karena mempunyai dampak penting  bagi kedaulatan Negara dan merupakan faktor pendorong bagi peningkatan kesejahteraan sosial ekonomi.

Buku ini secara sederhana terkandung maksud untuk memberikan gambaran secara spesifik tentang proses penetapan dan penegasan perbatasan darat antara Indonesia dengan Malaysia di Pulau Kalimantan; demikian juga dengan Papua Nugini di pulau Papua dan dengan RDTL di Pulau Timor. Demikian juga dengan batas di laut. Sebab dan ternyata salah satu yang perlu mendapat perhatian pada masalah penegasan perbatasan antar negara kita adalah pada upaya penyelesaian masalah penegasan perbatasan tersebut sejak 40 tahun yang lalu, belum ada satupun yang sudah selesai.

Sebagaimana diketahui, Indonesia mempunyai masalah perbatasan  dengan sepuluh negara tetangga yang mayoritasnya tentu dengan sesama negara anggota ASEAN itu juga. Perbatasan darat misalnya, dengan Malaysia kita mempunyai batas darat sepanjang 2004 km mulai dari Tanjung Datu di Kalimantan Barat sampai Pulau Sebatik di Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara di Pulau Kalimantan, sampai saat ini masih ada sepuluh masalah utama yang belum terselesaikan. Dengan Papua Nugini di Papua, terdapat perbatasan sepanjang 820 km, juga belum selesai; dengan Timor Leste terdapat sepanjang 300 km, juga belum selesai.

Dalam hal perbatasan laut, Ada tiga macam batas Yurisdiksi maritim yang belum terselesaikan, yakni batas laut Teritorial,  batas Landas Kontinen dan batas laut Zona Ekonomi Eksklusif(ZEE). Untuk Zona Ekonomi, 70 % ZEE Indonesia belum diakui oleh negara tetangga. ZEE yang belum disepakati berada di perbatasan dengan negara Timor Leste, Kepualauan Palau, Filipina, Vietnam, Thailand dan India. Sejauh ini ZEE baru tercapai kesepakatan dengan pihak Papua Nugini dan Australia. Untuk Landas kontinen telah ditetapkan berdasarkan Konvensi PBB tahun 1958, tetapi sampai sekarang belum terselesaikan. Untuk landas kontinen masih ada sekitar 30% lagi yang belum di sepakati; yaitu yang berbatasan dengan Filipina, Kepulauan Palau dan Timor Leste. Sementara untuk batas laut teritorial sampai saat ini belum mencapai kesepakatan tentang batas laut teritorial dengan tiga negara tetangga, Singapura, Malaysia dan Timor Leste. Panjangnya sekitar 40 % dari seluruh batas yurisdiksi batas maritim Indonesia.

Penegasan batas antara Indoesia dengan negara tetangganya tidak lepas dari penetapan batas oleh Inggeris dan Belanda atau Portugal pada zaman kolonial. Persoalan penegasan batasnya sendiri sudah dimulai dilakukan sejak tahun – tahun 70an, dengan Papua misalnya sudah dimulai sejak tahun 1964, dengan Malysia 1973 dan Timor Loro Sae tahun 2001 tetapi hingga kini belum ada satupun yang sudah selesai. Dengan Malaysia misalnya, meskipun penegasannya sudah dimulai sejak tahun 1973( MOU) dan pengukuran di lapangan dimulai sejak tahun 1975. Semula direncanakan pengukuran batasnya akan selesai pada tahun 2000, dan memang secara fisik pekerjaan itu selesai, tetapi dengan catatan masih terdapat sepuluh lokasi yang kedua negara belum sepakat.

Masalahnya, menyelesaikan persoalan batas memerlukan kerjasama kedua belah pihak; dan membutuhkan dana  serta konsistensi. Dalam masalah penegasan perbatasan antara Indonesia – Malaysia misalnya, sudah disepakati bahwa perlu kerjasama untuk menyelesaikan sepuluh permasalahan yang ada. Tetapi pada kenyataannya, yang berjalan adalah program pemeliharaannya ( IRM, Investigation Refixation dan Maintenance), sementara program, penyelesaian batasnya sendiri terlihat masih jalan ditempat atau kalaupun ada hasilnya masih jauh dari harapan.

Saat ini yang menjadi ketua Teknis Penegasan  Batas selalu dipangku secara bergiliran antara Kemdagri Kemhan, Kemlu,  Bakosrtanal, Direktorat Topografi TNI-AD dan dibantu oleh Jawatan Hydro Oceanografi-AL; Kendala utamanya sebenarnya tidak adanya dukungan dana yang memadai, dan sebagai akibatnya tidak bisa fokus dan terpaksa melibatkan berbagai pihak sebanyak-banyaknya; tetapi kemudian malah  fokusnya jadi hilang dan menjadi tidak jelas. Memang sudah ada badan perbatasan seperti BNPP (Badan Nasional Pengelola Perbatasan) tetapi ternyata tidak atau belum mampu juga menangani permasalahan perbatasan. Yang jelas pada saat buku ini di tulis kewenangan penegasan batas itu masih ada di Kemndagri.

Indonesia sedari awal sudah menyadari bahwa konflik di masa yang akan datang itu justeru di prediksi berasal dari masalah klaim territorial atau perbatasan antar negara baik di batas laut, maupun dari batas darat. Indonesia sendiri secara ekonomi belum akan mampu untuk membangun hard power yang memadai di sektor pertahanan. Karena itu menjadikan ASEAN sebagai langkah pendekatan Soft Power di rasa sudah tepat, tetapi seyogyanya hal itu perlu lebih memperioritaskan penyelesaian masalah perbatasannya, dan meskipun UU No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah tidak terlibat dalam hal pertahanan dan hubungan luar Negara, tetapi terkait perbatasan perlu menyertakan partisifasi Pemda.

Diharapkan dengan memberikan gambaran yang jelas dan utuh tentang penegasan perbatasan darat dan laut mulai dari garis batas, tugu batas, pos-pos pengamanan batas dan  asesoris batas lainnya seperti Gapura, papan nama dan beacon atau sosok, jalan inspeksi perbatasan sebagai data dasar  dalam mengenal negara kepulauan yang indah ini sehingga menjadi bahan masukan bagi para pihak untuk bisa lebih mengoptimalkan pemeliharaan, pengembangan serta kerja sama daerah serta pengamanan perbatasan bagi  kepentingan nasional Indonesia.

Selain itu pengelolaan wilayah perbatasan mempunyi keterkaitan yang saling memengaruhi antara kegiatan yang dilaksanakan di wilayah perbatasan dengan wilayah lain, juga mempunyai dampak terhadap kondisi pertahanan dan keamanan, baik di daerah maupun nasional, serta merupakan faktor pendorong bagi peningkatan kesejahteraan sosial ekonomi khususnya masyarakat di wilayah perbatasan. Wilayah perbatasan darat dan pulau-pulau terluar sampai saat ini masih merupakan wilayah yang terisolir dan tertinggal serta umumnya masyarakat masih hidup miskin. Implementasi kebijakan yang telah dilakukan masih menunjukkan  rendahnya keberpihakan, perhatian pembangunan di wilayah perbatasan. Akibatnya berbagai bentuk dan jenis ancaman baik militer maupun nir militer dengan menggunakan wilayah perbatasan sebagai pintu masuk Indonesia, begitu mudah dilakukan.

  • Daftar  Isi

  • Kata Pengantar
  • Salam Dari Perbatasan
  • Konteks Strategis Wilayah dan Garis Perbatasan
  • Kerjasama Antar Negara
  • BAB  I     GARIS PERBATASAN
  • 1.1       Latar Belakang
  • 1.2       Yang Ingin Disampaikan Dengan Buku ini
  • 1.3       Untuk Siapa Buku ini Di Tulis?
  • 1.4       Kenapa Buku Ini Saya Tulis?
  • 1.5       Sistimatika Penulisan.
  • 1.6       Pengertian-pengertian
  • 1.7       Daftar Pustaka
  • BAB II  Penetapan Garis Batas Negara
  • 2.1     Dasar Hukum Penetapan Batas NKRI
  • 2.2     Penetapan Garis Batas Laut Indonesia Dengan Negara Tetangga
  • 2.3     Penetapan Garis Batas Darat Indonesia Dengan Negara Tetangga
  • 2.3.1    Penetapan Garis Batas Darat Republik Indonesia – Malaysia
  • 2.3.2    Penetapan Garis Batas  Darat Republik Indonesia-Papua New Guinea
  • 2.3.3    Penetapan Garis Batas Darat  Republik Indonesia-Timor Leste
  • BAB III   Penegasan  Garis  Batas Darat Negara
  • 3.1       Penegasan Garis Batas Darat Republik  Indonesia –Malaysia
  • 3.1.1  Metode Penegasan Batas Darat
  • 3.1.2     Hasil Survei Bersama
  • 3.1.3    Sepenggal Kisah Penegasan Batas Di Gunung Jagoi
  • 3.2      Penegasan Batas Republik  Indonesia(RI)-Papua New Guinea(PNG)
  • 3.2.1   Datum Perbatasan RI-PNG.
  • 3.2.2   Teknik Metode Pengukuran Tugu MM
  • 3.2.3   Hasil Survei Penegasan Batas
  • 3.2.4  Sepenggal Kisah Penegasan Perbatasan RI-PNG
  • 3.3    Penegasan Batas Republik  Indonesia-Timor Leste
  • Bab IV  Penegasan Garis Batas Laut Negara 
  • 4.1     Tim Penegasan Batas Laut.
  • 4.2    Wilayah laut Indonesia
  • 4.3    Pembagian Zona Laut  Indonesia
  • 4.4    Permasalahan Laut Indonesia
  • 4.4.1    Batas Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE)
  • 4.4.2    Batas Laut Teritorial (BLT)
  • 4.4.3    Batas Landas Kontinen (BLK)
  • 4.4.4  Permasalahan Laut Sulawesi Blok Ambalat
  • 4.5      Perbatasan Laut Indonesia
  • BAB V   Permasalahan Garis Batas Dan Isu Perbatasan
  • 5.1   Permasalahan Garis Batas Republik Indonesia-Malaysia
  • 5.2  Yang Jadi Isu Perbatasan
  • 5.2.1   Masalah Tanjung Datu
  • 5.2.2  Masalah Blok Ambalat di Laut Sulawesi
  • 5.3     Permasalahan Batas Indonesia – Papua New Guinea
  • 5.3.1   Warasmol Isu Perbatasan Indonesia – Papua New Guinea
  • 5.4    Permasalahan Batas Indonesia-Timor Leste
  • Lampiran-1 : Traktat Garis Perbatasan Indonesia-Malaysia
  • Lampiran – 2 :   Roh atau Esensi Traktat Penetapan Garis Batas RI-Malaysia            3

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Penetapan & Penegasan Batas Negara”

Your email address will not be published. Required fields are marked *