Papua Kemiskinan Pembiaran & Separatisme

Ebook  ini melihat dan menjelaskan dengan logikanya sendiri. Logika seorang prajurit perbatasan. Secara umum para pejabat atau Tetua Adat punya pemahaman sederhana terkait perjuangan OPM. Dengan logika biasa sesungguhnya mudah dimaklumi, kenapa OPM memberontak kepada pemerintahnya.Jawabnya sederhana, bisa jadi mereka mendapatkan informasi yang berbeda, bisa jadi disebabkan disana mereka seolah melihat ada pembiaran. Seolah hidup mereka disingkirkan tanpa ada sebuah solusi yang jelas. Bisa juga memang dari sananya, mereka punya misi tersendiri. Meneruskan politik pecah belah peninggalan Kolonial saat itu ingin tetap menjajah Nusantara dan menjadikan Papua sebagai pijakannya.

Rp105,000.00

Description

  • Papua Kemiskinan Pembiaran dan Separatisme
  • Jumah halaman-225 halaman
  • ISBN-978-602-1062-68-5

Secara umum para pejabat atau Tetua Adat punya pemahaman sederhana terkait perjuangan OPM. Secara logika biasa sesungguhnya mudah dimaklumi, kenapa OPM memberontak kepada pemerintahnya.Jawabnya sederhana, sebab disana seolah ada pembiaran. Seolah hidup mereka disingkirkan tanpa ada sebuah solusi yang jelas. Disamping memang dari sananya, mereka punya misi tersendiri. Meneruskan politik “pecah belah”peninggalan Kolonial Belanda.Yang saat itu ingin tetap menjajah Nusantara.

Sebenarnya perasaan hati itu sama. Ketika soal kemanusiaan, kemiskinan dijawab dengan tanpa pemecahan masalah dibumbui nuansa ketidak adilan. Maka siapapun akan melawan. Sebaliknya kalau diberi perhatian, dibukakan lapangan kerja dan kesejahteraan, terjamin sekolah dan kesehatan anak-anaknya, hukum di tegakkan maka bisa dipastikan yang namanya OPM itu sebenarnya tidak akan ada. Jadi, perjuangannya adalah, semata perjuangan hidup,tetapi serasa tidak ada pihak yang peduli.

Selama ini menguatnya isu kemerdekaan di Papua dilatar belakangi paling tidak terdiri dari tiga faktor yaitu: pertama, menurut Terryanus dan Jeffri (mantan OPM) meluasnya area korupsi dalam sistem birokrasi di Papua. Kedua, menurut Stanley (ketua Dewan Adat Papua) disebabkan masih lemahnya kapabilitas Pemerintah Daerah dalam pembangunan kesejahteraan rakyat. Ketiga, menurut salah satu mantan Pangdam XVII Cenderawasih bahwa Pemerintah Daerah tidak turut menciptakan tertib sipil.

Selama ini banyak orang menganggap Papua itu sebagai wilayah yang kurang aman, sebab di sana ada separatisme. Padahal menurut saya wilayah Papua tergolong sangat aman. Saya pernah tinggal lama dan bertugas di wilayah perbatasan, di Arso, Waris, Tanahmera, Muting, Merauke, Agat,timika dan Nabisa, Sorong. Tidak pernah sekalipun mengalami masalah terkait keamanan. Ada beberapa hal yang selama ini selalu di sebut-sebut bahwa Papua ini dan itu, menurut saya sangat jauh dari kenyataan. Ada pula pemerhati Papua yang mengatakan bahwa Papua memang sengaja dibiarkan begitu. Untuk kepentingan para pihak.Tapi itu dahulu. Kini setelah pemerintahan Jokowi-JK jelas sudah dan akan berbeda.

Adalagi seperti ; Selama puluhan tahun, rakyat Papua menjadi korban adu kepentingan kelompok-kelompok elit di Jakarta dan perpanjangan tangannya di tanah Papua. Mereka, dengan sedikit terselubung atau mencolok mata terbuka, merampok kekayaan Papua dan memperkaya dirinya sendiri.Ada yang malu-malu sebab merasa tidak etis, ada yang mendemonstrasikan kerakusan dan kekuasaan karena merasa superior. Akses wartawan ke Papua dibatasi, kebebasan berpendapat ditindas dll dsb. Entah kenapa kok para pemerhati itu bisa mengatakan seperti itu. Padahal esensinya, tidak demikian.

Juga disebutkan. Selama puluhan tahun, Papua menjadi daerah operasi dan latihan militer dan aparat keamanan, tempat yang ideal bagi para perwira untuk mendapatkan promosi bagi para petinggi militer dan polisi dan  sekaligus tempat meraup kekayaan. Polisi,  tentara dan para preman sering saling tembak berebut lahan basah.Pada siapa rakyat Papua bisa berharap? Di mana solidaritas dan suara nurani saudara-saudara sebangsa dan setanah airnya yang lebih sering bungkam?

Kenapa para pemerhati itu selalu mengatakan yang jelek tentang pembangunan Papua?  Yang saya lihat memang ada banyak pihak yang memanfaatkan “kondisi wilayah Papua” bagi kepentingannya masing-masing. Sebab pada zaman dahulu, boleh dikatakan “tidak jelas Pimpinannya” siapa. Kalau dibilang Gubernur? Pada saat itu, gubernur harus dengar dulu apa kata Pangdam, zaman itu polisi masih bagian dari tentara. Ketika zaman berubah, dan polisi yang dikedepankan, sebenarnya sudah terasa munculnya peran Gubernur. Masa ini, sudah terasa bahwa yang jadi pimpinan di lapangan adalah gubernur; polisi dan militer adalah perangkat bantu yang bisa dimanfaatkan Gubernur, selama ia berbuat benar.

Papua sejatinya, sungguh indah terlebih lagi kalau kita melihatnya dari danau Sentani yang tenang dikelilingi pegunungan cycloops yang anggun layaknya dilapisi permadani hijau. Pepohonan matoa dan coklat terhampar membentang serasi. Namun dibalik potensi dan kekayaan alam Papua yang demikian indah, tersimpan kondisi yang kontradiksi, di wilayah pedalaman papua, kediaman warga komunitas adat terpencil dan terisolir seperti di Distrik Kemtuk Gresi dan Gresi Selatan.

Saya ingat pada waktu itu petugas Pusat Penyuluhan Sosial pada November 2013 mengunjungi wilayah Distrik tersebut dalam rangka memberikan dukungan terhadap Program Pengembangan SDM Papua yang diselenggarakan oleh Badiklitkesos, untuk turut serta memberikan penguatan motivasi dan optimalisasi peran sebagai potensi sumber kesejahteraan sosial pada warga masyarakat di Desa Klaisu, Desa Yanim, Desa Braso, Desa Nembu Gresi dan Desa Yansip.

Boleh dikatakan banyak hal yang dilakukan oleh para pihak khususnya pemerintah Pusat dan Pemda untuk pembangunan Papua. Tetapi harus kita akui semua itu bagai penggalan-penggalan kegiatan mulia yang tidak terasa manfaatnya. Sama halnya seperti Universitas Pertahanan yang meneliti semangat bela negara di antara anak muda Papua. Pangdam waktu itu bilang, upaya seperti itu sungguh mulia, tetapi persoalannya di sini masalahnya adalah bagaimana untuk makan hari ini, makan hari besok, hari lusa dst.dst. Tetapi itulah sesungguhnya yang terjadi, para pihak bukan bekerja untuk membangun kesejahteraan Papua, tetapi mereka mencari rezeki sesuai dengan Visi dan Misi Kementerian/Lembaga mereka pada anggaran yang diperuntukkan untuk Papua. Bahasa ilmiahnya ikut berpartisipasi dalam pembangunan Papua dengan agenda dan kepentingannya masing-masing. (Bersambung)

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Papua Kemiskinan Pembiaran & Separatisme”

Your email address will not be published. Required fields are marked *