Batas Laut

Ebook ini mencoba menjelaskan bagaimana karakter batas laut negara kepulauan kita dan juga menjelaskan bagaimana batas itu di ukur, dirundingkan, disepakati dan ditegaskan. Secara teknis penegasan batas laut tidaklah susah. Mulai dari membuat kesepakatan terkait, dasar hukum yang dijadikan kesepakatan; kesepakatan atau semua UU atau Traktat yang pernah terkait dengan sejarah wilayah tersebut. Kemudian dilanjutkan dengan kesepakatan atas Peta yang dijadikan sebagai acuan, begitu juga dengan Teknis dan Metoda penentuan Titi Dasar (TD), Titik Pangkal, Titik Terendah air pasang laut, tinggi air rata-rata laut dll.Juga yang tidak kalah menariknya adalah bagaimana Indonesia dalam membentuk dan membangun Tim Perunding Batas Lautnya.

Rp112,000.00

Description

  • BATAS LAUT
  • PROFIL PERBATASAN INDONESIA
  • Jumlah halaman 329 halaman
  • ISBN 978-602-336-290-5

 

Dilihat dari sisi perbatasan, Indonesia tergolong negeri yang unik. Daratannya berupa belasan ribu pulau besar-kecil, sedangkan perairannya meliputi 60 persen total wilayah cakupan laut seluas ini hampir menyamai daratan Amerika. Memiliki kondisi geografis didominasi laut yang relatif dangkal, Indonesia sebagai negara kepulauan kerap juga dijuluki Benua Maritim-dipagari oleh tiga jenis batas wilayah laut, yaitu Batas Laut Teritorial, Landas Kontinen, dan Zona Ekonomi Eksklusif. Indonesia memiliki 10 negara tetangga yang perairannya berbatasan langsung dengan wilayah Nusantara dan sampai kini belum ada satupun yang sudah selesai. Mereka adalah India, Thailand, Vietnam, Malaysia, Singapura, Filipina,  Kepulauan Palau, Papua New Guinea, Australia, dan Timor Leste.

Dari seluruh batas wilayah perbatasan Indonesia dengan negara tetangga, batas terpanjang memang dengan Malaysia. Baik perbatasan darat, begitu juga dengan batas lautnya.  Perundingan batas wilayah maritim Indonesia-Malaysia mencakup  semua batas wilayah laut yang belum disepakati yang terdiri atas Zona Ekonomi Eksklusif, Batas Laut Teritorial, dan Landas Kontinen. Saat ini sebagian besar Batas Laut Teritorial dan Landas Kontinen telah disepakati, baik oleh Indonesia maupun Malaysia. Persetujuan Batas Laut Teritorial telah mencapai lebih dari 80 persen, yang belum disepakati masih tersisa 20 persen, yaitu sepanjang hampir 50 mil laut atau 92,6 kilometer.

Di bagian barat, daerah ”yang belum jelas ” itu berada di selatan Selat Malaka, daerah antara Johor dan Pulau Bintan, serta perairan dekat Batu Puteh[1]  di timur Singapura. Di perairan Kalimantan batas yang belum disepakati ada di Tanjung Datuk yang berhadapan dengan Laut China Selatan dan di Pulau Sebatik di Laut Sulawesi. Landas Kontinen yang sudah disepakati mencapai lebih dari 95 persen, atau masih menyisakan batas 5 % atau berjarak kurang dari 100 mil atau 185,2 kilometer, yaitu di Ambalat Laut Sulawesi. Namun, hingga kini Zona Ekonomi Eksklusif di perbatasan kedua negara belum ada satu pun yang disepakati. Padahal, kawasan ini memiliki arti penting bagi aspek ekonomi karena Zona Ekonomi Eksklusif mengandung potensi perikanan dan nilai strategis dari aspek transportasi laut.

Perundingan Batas Laut Teritorial dan Landas Kontinen dilaksanakan setelah keluarnya UNCLOS I tahun 1958. Perundingan Indonesia-Malaysia untuk dua batas itu dilaksanakan sejak tahun 1969 hingga 1972. Adapun ketetapan tentang Zona Ekonomi Eksklusif, baru dikeluarkan pada UNCLOS III tahun 1982. Wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia yang berbatasan dengan Malaysia mencapai total 1.200 mil atau 2.222 kilometer. ”Zona sepanjang ini belum ada yang disepakati.  Zona itu meliputi garis sepanjang 300 mil laut di Selat Malaka, 800 mil laut di Laut China Selatan, dan sekitar 100 mil laut di Laut Sulawesi. ”Di antara perbatasan Zona Ekonomi Eksklusif tersebut yang sering menimbulkan konflik ada di Selat Malaka. Karena Malaysia menarik garis masuk ke dalam wilayah Zona Ekonomi Eksklusif yang ditetapkan Indonesia hingga sejauh 9 mil”

Garis batas laut wilayah antara Indonesia dengan Malaysia adalah garis yang menghubungkan titik-titik koordinat yang ditetapkan berdasarkan kesepakatan bersama di Kuala Lumpur, pada 17 Maret 1977. Berdasarkan UU No 4 Prp tentang Parairan tahun 1960, Indonesia telah menentukan titik dasar batas wilayah lautnya sejauh 12 mil. Sebagai implementasi dari UU tersebut, beberapa bagian perairan Indonesia yang jaraknya kurang dari 12 mil laut, menjadi laut wilayah Indonesia. Termasuk wilayah perairan yang ada di Selat Malaka.

Pada Agustus 1969, Malaysia juga mengumumkan bahwa lebar laut wilayahnya menjadi 12 mil laut, diukur dari garis dasar yang ditetapkan menurut ketentuan-ketentuan konvensi Jenewa 1958 (mengenai Laut Wilayah dan Contigous Zone). Sehingga timbul persoalan, yaitu letak garis batas laut wilayah masing-masing negara di Selat Malaka (di bagian yang sempit) atau kurang dari 24 mil laut.

Adapun batas Landas Kontinen antara Indonesia dan Malaysia ditentukan berdasarkan garis lurus yang ditarik dari titik bersama ke titik koordinat yang disepakati bersama pada 27 Oktober 1969. Atas pertimbangan tersebut, dilaksanakan perundingan (Februari-Maret 1970) yang menghasilkan perjanjian tentang penetapan garis Batas Laut Wilayah kedua negara di Selat Malaka. Penentuan titik koordinat tersebut ditetapkan berdasarkan Garis Pangkal masing-masing negara. Dengan diberlakukannya Konvensi Hukum Laut Internasional 1982, maka penentuan titik dasar dan garis pangkal dari tiap-tiap negara perlu diratifikasi berdasarkan aturan badan internasional yang baru. Selama ini penarikan batas Landas Kontinen Indonesia dengan Malaysia di Perairan Selat Malaka berpedoman pada Konvensi Hukum Laut 1958.

MoU RI dengan Malaysia yang ditandatangani pada 27 Oktober 1969 yang menetapkan Pulau Jarak dan Pulau Perak sebagai acuan titik dasar dalam penarikan Garis Pangkal jelas jelas merugikan pihak Indonesia, karena median line yang diambil dalam menentukan batas landas kontinen kedua negara tersebut cenderung mengarah ke perairan Indonesia.

[1] Pada tanggal 23 Mei 2008 International Court of Justice ( ICJ) telah memutuskan kasus sengketa kedaulatan atas Pedra Branca atau Pulau Batu Puteh, Middle Rocks dan South Ledge antara Malaysia dan Singapura, dengan rincian sebagai berikut : Bahwa kedaulatan atas Pedra Branca atau Pulau Batu Puteh adalah milik Republik Singapura. Bahwa kedaulatan atas Middle Rocks adalah milik Malaysia.

Bahwa kedaulatan atas South Ledge “belongs to the State in the territorial waters of which it is located” Komplikasi garis batas menjadi semakin bertambah karena terdapat LTE South Ledge. “Pemilik” laut territorial di kawasan South Ledge berarti memiliki kedaulatan atas LTE tersebut. Dalam hal ini, meskipun Mahkamah “hanya” menyebutkan overlapping territorial waters Malaysia dan Singapura, namun perairan tersebut juga terletak dalam jarak 12 mil laut dari baselines Indonesia. Secara  yuridis  ketiga negara memiliki  peluang  yang sama untuk “memiliki” South Ledge, dan keputusannya akan tergantung konfigurasi garis batas berdasarkan perundingan.

Sejauh ini baru batas maritim antara Indonesia dengan Australia yang telah lengkap disepakati. Meskipun hak nelayan tradisional di Pulau Pasir masih jadi ganjalan. Dari seluruh perbatasan Indonesia dengan negara tetangga, batas terpanjang memang dengan Malaysia. Baik perbatasan darat, begitu juga dengan batas lautnya.  Perundingan batas wilayah maritim Indonesia-Malaysia mencakup  semua batas wilayah laut yang belum disepakati yang terdiri atas Zona Ekonomi Eksklusif, Batas Laut Teritorial, dan Landas Kontinen. Saat ini sebagian besar Batas Laut Teritorial dan Landas Kontinen telah disepakati, baik oleh Indonesia maupun Malaysia. Persetujuan Batas Laut Teritorial telah mencapai lebih dari 80 persen, yang belum disepakati masih tersisa 20 persen. Di bagian barat, batas ”yang belum jelas ” itu berada di selatan Selat Malaka, daerah antara Johor dan Pulau Bintan, serta perairan dekat Batu Puteh   di timur Singapura. Di perairan Kalimantan dan Laut Sulawesi batas yang belum disepakati ada di Tanjung Datuk dan Blok Ambalat.

Ebook ini mencoba menjelaskan bagaimana karakter batas laut negara kepulauan kita dan juga menjelaskan bagaimana batas itu di ukur, dirundingkan, disepakati dan ditegaskan. Secara teknis penegasan batas laut tidaklah susah. Mulai dari membuat kesepakatan terkait, dasar hukum yang dijadikan kesepakatan; kesepakatan atau semua UU atau Traktat yang pernah terkait dengan sejarah wilayah tersebut. Kemudian dilanjutkan dengan kesepakatan atas Peta yang dijadikan sebagai acuan, begitu juga dengan Teknis dan Metoda penentuan Titi Dasar (TD), Titik Pangkal, Titik Terendah air pasang laut, tinggi air rata-rata laut dll.Juga yang tidak kalah menariknya adalah bagaimana Indonesia dalam membentuk dan membangun Tim Perunding Batas Lautnya.

1 review for Batas Laut

  1. Rated 5 out of 5

    harmen batubara

    Indonesia berbatasan laut dengan 10 negara tetangganya, ternyata belum ada satu perbatasan pun dengan negara tetangga yang sudah selesai. Secara hukum bisa jadi kita bisa mengedepankan perbatasan laut antara Indonesia-Australia. Secara formal memang sudah dianggap selesai, meski masih menyisakan permasalahan dalam hal kesepakatan dalam hal penangkapan Ikan secara tradisional di Pulau Pasir. Sayangnya hukum laut Internasional memang tidak mengakui hak penangkapan ikan secara tradisional. Tapi tetap memungkinkan untuk dibicarakan oleh dua negara yang berbatasan. Buku ini boleh dikatakan menceritrakan terkait batas laut secara runtut, dan bermanfaat bagi mereka yang sedang mencari berbagai info terkait perbatasan laut.
    Hal lain yang juga menarik dari buku ini, adalah pada pengemukakan kasus-kasus permasalahan batas laut itu sendiri. Misalnya masalah yang terjadi di Karang Unarang. Masalah yang bakal terjadi di Blok Ambalat di Laut Sulawesi. Juga permasalahan Pedca Brandca yang tadinya di persengketakan antara Malaysia dan Singapura, dan kemudian oleh Pengadilan Internasional memenangkan Singapura. Secara sederhana, sebenarnya perlu juga dilakukan simulasi, seperti apa nantinya perihal posisi Indonesia di sekitar perairan tersebut? Dll Yang jelas Ebook ini menarik untuk dibaca dan bisa menjawab pertanyaan kita terkait perbatasan Laut antara Indonesia dan negara tetangganya.
    Harmen Batubara

Add a review

Your email address will not be published. Required fields are marked *